Ramai dibahas mengenai RUUK DIY. Rancangan Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada polemik di sana. Di satu sisi masyarakat menghendaki Sri Sultan sebagai kepala pemerintahan daerah setingkat gubernur secara absolut sekaligus pemangku adat. Di lain sisi, pemerintah pusat berpikir bahwa gubernur Yogyakarta tak selalu otomatis Sri Sultan, tergantung hasil pilkada. Jelas ada tarik-ulur kekuatan politik antara pusat dan daerah.
Tanggapan masyarakat bermacam-macam. Banyak yang menentang, ada pula yang berseberangan. Muncul simpati. Juga rasa bangga yang melanda bahwasannya Yogya punya Raja yang berkuasa. Poin yang membuat rakyat bangga. Sementara itu ada pula yang berpikir sebaiknya Yogyakarta berdiri sebagai negara merdeka, terlepas dari Republik Indonesia.
Bagi saya pribadi, Yogyakarta adalah tempat yang istimewa di hati saya. Tempat di mana saya lahir, tumbuh dan tujuan mudik saat liburan tiba. Tak terlalu peduli dengan siapa yang mengelola kota pelajar ini. Asalkan keistimewaan kota ini tak memudar. Bukan kota yang ramai dihiasi iklan luar ruang di mana-mana, jalanan macet penuh polusi membuat sesak dada, tata ruang yang kacau balau dan infrastruktur kota yang kacau-balau.
Daripada ramai-ramai berceloteh mengenai keistimewaan Yogyakarta, lebih tenaga dan pemikiran masyarakat tertuju bagaimana membuat Yogya tetap istimewa. Semisal, mencari solusi sistem transportasi yang lebih maju sehingga warga dan turis bisa menjelajah Yogyakarta dengan lebih nyaman. Mewujudkan Yogya sebagai tempat entrepeneur pedagogis dan strategis. Mengembangkan sarana bertumbuh bagi seniman yang senang berkumpul dan menajamkan keterampilan mereka di Kota Gudeg ini.
Bila kemajuan diraih bersama-sama oleh Sri Sultan dan masyarakat, pastilah mayoritas penduduk kota ini akan selalu memilih Sang Pemangku Budaya sebagai Pengemban Amanat Rakyat. Tapi kalau Yogya masih mengalami kemunduran baik dari segi tata ruang dan kualitas hidup, ada baiknya memilih orang-orang yang lebih cakap untuk duduk di kursi pemerintahan.
