Umumnya masyarakat di daerah yang tertimpa bencana alam masih dipusingkan dengan cara bertahan-hidup. Mereka membutuhkan dukungan dari masyarakat sekitar. Tentu juga mengharap adanya pertolongan dari pejabat daerah. Bukankah memang penanganan bencana merupakan salah satu tugas yang harus diemban pejabat daerah?
Selaku pejabat, mereka memiliki akses khusus terhadap aset pemerintah. Akses tersebut dapat digunakan untuk menggalang apapun yang diperlukan untuk membantu kesusahan warga korban bencana. Selanjutnya, pejabat tersebut harus merancang dan melakukan pembangunan kembali infrastruktur yang hancur-lebur.
Ada pejabat daerah dan ada pula pejabat negara. Bila bencana tak terlalu besar dan dapat diselesaikan pejabat daerah, pejabat negara tak perlu sampai turun tangan. Sudah ada prosedur operasinya. Hanya saja, bila tragedi benar-benar meluluh-lantakan suatu luasan daerah yang luas, tentu para pejabat daerah sendiri tak mampu berbuat apa-apa. Pejabat negara wajib turun tangan.
Sayangnya, bila bencana besar terjadi di tanah air, pejabat negara memang turun ke lokasi. Peninjauan. Disertai oleh banyak bawahannya, meminta fasilitas khusus supaya tetap ‘dilayani’ di tempat bencana dan selalu menampilkan citra yang ‘dipermak’ untuk menaikkan citra pribadi. Sudah maklum, kedatangan pejabat negara pasti diliput media massa. Pejabat negara bukannya secara nyata membantu tapi justru membuat kerepotan tambahan. Tak berguna.
Berbeda dengan apa yang ditampilkan oleh Kaisar Akihito dan permaisurinya kala menjenguk korban Gempa Sendai yang disertai Tsunami dan kerusakan reaktor nuklir. Mereka berdua datang dengan baju biasa, dengan sikap rendah hati meskipun mereka jelas sangat dihormati oleh penduduk Jepang, dan datang tanpa ada persiapan khusus yang mengada-ada. Kunjungan mereka jelas membantu mengangkat moral para korban bencana.
