Menyoal Outsourcing dalam Debat Pilpres

Entah mengapa, tiba-tiba istilah outsourcing kembali mengemuka setelah muncul dalam bahasan Debat Pilpres baru-baru ini.

Padahal outsourcing merupakan suatu hal yang umum di banyak negara. Baik negara maju maupun negara berkembang. Betul bahwa ada kecenderungan perusahaan-perusahaan negara maju dan multinasional mengalokasikan produksi mereka di negara-negara berkembang dengan alasan ekonomi yang masuk akal. Yaitu memangkas ongkos produksi dengan orientasi profit.

Apakah outsourcing menguntungkan kedua belah pihak; pihak yang memberikan outsourcing dan pihak yang menerimanya? Sepertinya memang menguntungkan. Bila tidak menguntungkan untuk apa ada pihak yang sama-sama sepakat mengenai outsourcing.

Hanya saja ada beberapa pihak yang berpikir bahwa oursourcing itu merugikan para pekerja yang kebanyakan berasal dari golongan menengah ke bawah di negara-negara berkembang. Alasannya masuk akal.

Para pekerja tersebut acap kali tidak mendapatkan hak yang sama dengan pekerja tetap. Tak memiliki asuransi. Tak ada pensiun. Lama bekerja berdasarkan kontrak. Tak ada perpanjangan kontrak berarti hilangnya pekerjaan. Ada kekhawatiran akan masa depan karena tak ada jaminan pekerjaan.

Pekerjaan oursourcing juga berkaitan dengan kebutuhan produksi. Bila ada kebutuhan untuk menambah produksi, ada permintaan akan penambahan tenaga kerja. Sebaliknya pun seperti itu. Turunnya permintaan akan berimbas pada berkurangnya produksi. Otomatis akan ada pengurangan tenaga kerja.

Bagaimana bila perusahaan rekanan di luar negeri tak lagi berencana untuk melanjutkan produksi? Dengan mudahnya, perusahaan outsourcing akan gulung tikar. Semua pekerjanya dirumahkan. Tanpa keharusan membayar pesangon dan ganti rugi.

Ditambah lagi dengan adanya fakta bahwa para pekerja tersebut mendapatkan upah yang minim. Tak sebanding dengan para pekerja yang bekerja di pabrik yang memberikan status pekerja tetap.

Apakah seyogyanya outsourcing dikurangi secara signifikan atau dihilangkan sama sekali?

Sepertinya tidak semudah itu. Mungkin para politisi dan pembuat kebijakan bisa dengan mudahnya melakukan pelarangan atau pengetatan outsourcing. Sekejap praktek oursourcing akan banyak berkurang. Namun tentu saja hal ini akan menyisakan satu masalah yang sangat besar. Apa itu?

Para pekerja yang tadinya mendapatkan pekerjaan di perusahaan outsourcingtiba-tiba akan kehilangan pekerjaan. Hanya karena perusahaan-perusahaanoutsourcing tutup. Investor dari luar negeri urung menanamkan investasi. Berlomba-lomba untuk memindahkan operasi produksinya ke negara lain yang lebih menguntungkan bagi profit perusahaan.

Bagi para pekerja, mereka mungkin lebih memilih untuk bekerja sebagai pekerja outsourcing daripada tidak ada pekerjaan sama sekali.

Ingatkah Anda tentang para buruh pabrik tekstil di Bangladesh yang menghasilkan kain dan baju untuk produsen pakaian berbagai merek dari negara-negara maju? Kondisi mereka sangat menyedihkan karena dibayar sangat rendah tanpa ada jaminan kesehatan dan keamanan kerja. Namun tanpa pekerjaan outsourcing tersebut, mereka akan kelaparan karena tak mampu mendapatkan pekerjaan yang lain dan menghasilkan cukup uang untuk bertahan hidup.

Oleh karena itu, isu outsourcing harus dipikirkan dengan seksama. Ada baiknya para pemangku kekuasaan dan pembuat kebijakan sungguh-sungguh memahami implikasi apa yang akan terjadi terhadap regulasi yang dibuat sehubungan dengan oursourcing. Tak hanya asal bicara dan mengetok palu saat membuat kebijakan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s