Kontrak Karya di Tanah Air

Soal outsourcing atau kontrak karya bukan topik yang baru di tanah air. Kontrak karya memang bisa didapati di mana-mana. Terutama di kota besar yang dekat dengan pelabuhan atau kota yang sarat dengan pabrik-pabrik.

Kontrak karya menjadi solusi bagi banyak pihak. Siapa saja mereka?

Pertama adalah pemerintah. Kontrak karya yang berada di suatu daerah tentu menyerap banyak tenaga kerja. Wajar karena kontrak karya umumnya jenis pekerjaan yang berkaitan dengan manufaktur. Makin banyak tenaga kerja yang terserap, makin senang pula pemerintah suatu daerah karena jumlah pengangguran berkurang di wilayahnya.

Kedua tentunya perusahaan yang membutuhkan jasa buruh kontrak karya. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada profit tentu kontrak karya menguntungkan. Alasannya sederhana. Memiliki sekian ratus atau bahkan ribu pekerja kontrak karya lebih ekonomis daripada mempekerjakan mereka semua sebagai buruh tetap. Tenaga kontrak karya bekerja berdasarkan kontrak bulanan atau tahunan. Beda dengan pekerja tetap yang wajib diberi pesangon bila dirumahkan.

Ketiga adalah para pekerja kontrak karya. Meskipun jaminan kesehatan tidak pasti, kesempatan untuk perpanjangan kontrak tidak jelas dan fasilitas yang kurang dari yang didapatkan oleh karyawan tetap; toh mendapat kesempatan bekerja dan memperoleh penghasilan sangat menolong para pekerja kontrak karya. Coba bila tidak ada perusahaan kontrak karya, mereka akan menjadi generasi produktif yang hidup tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan. Hanya saja, sudah semestinya para pekerja berpikir ke depan untuk tetap mencoba mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih cerah di perusahaan lainnya. Bukan hanya bersandar sepenuhnya di perusahaan kontrak karya tanpa kejelasan masa depan.

Yang menjadi persoalan adalah kondisi timpang antara perusahaan kontrak karya dengan pekerjanya. Banyak perusahaan kontrak karya yang terlalu mengejar profit semata tanpa memperhitungkan kesejahteraan pekerjanya. Kemudian memberikan klausul kontrak kerja yang hanya menguntungkan perusahaan. Pekerja dalam posisi tawar yang rendah dan hanya bisa menerima nasib bila mendapatkan musibah kecelakaan atau pemberhentian kerja.

Persoalan seperti ini bisa diatasi bila pemerintah sebagai regulator secara aktif dan inisiatif mengontrol keseimbangan hak dan kewajiban antara perusahaan kontrak karya dan pekerjanya.

Sayangnya selalu saja ada oknum pemerintah yang mempengaruhi regulasi, atau minimal tidak bertindak apa-apa, karena mendapat uang suap dari perusahaan kontrak karya.

Hebatnya lagi, alih-alih memperkuat sektor manufaktur dari pengusaha-pengusaha dalam negeri, para oknum pemerintah justru memberikan karpet merah dan berbagai fasilitas berlebih bagi para perusahaan kontrak karya; yang banyak berasal dari luar negeri sebagai bagian dari Penanaman Modal Asing.

Padahal banyak pengusaha dari dalam negeri yang memiliki jiwa usaha yang kuat dan berminat untuk menyerap tenaga kerja lokal sebagai karyawan tetap.

Tambahan pula, pemerintah terkesan tak ambil pusing dengan posisi timpang perusahaan kontrak karya dengan pekerjanya. Tak peduli juga dengan masa depan pekerja di usia produktif yang bisa terkatung-katung ketika ada PHK tiba-tiba. Bagi pemerintah, sepertinya sudah cukup senang dengan adanya penyerapan tenaga kerja, retribusi pajak dari perusahaan karya dan produktivitas di wilayahnya.

Ketika ada wacana untuk mengurangi secara drastis perusahaan kontrak karya di tanah air, mungkin harus dipikirkan dulu apa yang akan terjadi dengan para pekerja tersebut. Apakah sudah ada cara untuk memberikan tempat berkarya bagi para pekerja tersebut?

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s