Pemindahan Ibu Kota

Topik pindahnya ibu kota Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang menarik. Ramai dibincangkan. Banyak yang berharap ibu kota yang baru bukan sebatas wacana. Tapi rencana nyata. Pelaksanaannya tentu akan makan waktu karena harus dipikirkan masak-masak untung dan ruginya.

Menyoal Naypidaw

Di dunia ini pemindahan ibu kota bukan hal yang baru. Myanmar memindahkan ibu kota dari Kota Yangon ke Kota Naypidaw. Myanmar mulai membangun Naypidaw pada tahun 2002 dan meresmikan ibu kota barunya pada tahun 2006. Empat tahun untuk membangun kota yang konon 6 kali lipat lebih besar daripada luasan Kota New York.

Tentu pemindahan ibu kota membutuhkan waktu yang tak sedikit. Setelah pembangunan empat tahun, ternyata masih banyak fasilitas umum pendukung kehidupan kota yang masih belum tersedia. Seraya waktu, Myanmar berharap Naypidaw akan memiliki jumlah populasi yang meningkat. Maklum karena ibu kota ini masih minim penduduk yang terlalu sedikit untuk sebuah kota yang menjadi ibu kota sekaligus pusat pemerintahan di sebuah negara.

Alasan Memindahkan Ibu Kota

Memindahkan ibu kota haruslah memiliki alasan yang kuat. Naypidaw menjadi ibu kota Myanmar karea letaknya yang berada di tengah-tengah. Kontrol pemerintahan menjadi lebih berimbang ke semua penjuru negara. Selain itu pihak pemerintahan Myanmar memberi argumen bahwa Kota Yangon sudah terlalu sesak untuk perluasan perkantoran pemerintah. Di sisi lain, ada beberapa analis yang berpikir bahwa Naypydaw menjadi pilihan strategis untuk alasan keamanan negara. Posisi ibu kota yang berada di tengah-tengah membuat Myanmar tak mudah diserang oleh negara lain.

Di atas tadi adalah alasan-alasan yang rasional. Ada juga alasan – yang disampaikan oleh pihak-pihak di luar pemerintahan –  tak masuk akal yaitu pemindahan ibu kota sebagai sebuah proyek mercusuar dari pemerintahan sekarang. Begitu juga alasan bahwa ibu kota yang baru akan lebih aman dari serangan di masa depan menurut para ahli nujum negara itu.

Bagaimana dengan Indonesia?

Apakah Indonesia perlu memiliki ibu kota yang baru? Mungkin. Mungkin tidak. Keputusan memindahkan ibu kota merupakan keputusan besar. Bila ada kebutuhan di masa depan tentu pemerintah harus serius memikirkan hal tersebut.

Bila melihat Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, dengan populasi penduduknya yang teramat besar jelas membebani kota tersebut. Kota yang meluas berkali-lipat sejak jaman Belanda ketika namanya masih Batavia tak lagi mampu mendukung kehidupan yang layak bagi pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis.

Di sisi lain, posisi Jakarta berada di sebelah Barat Indonesia. Dampaknya terlihat pada pembangunan wilayah tengah dan Timur yang tak merata. Berbeda dengan pembangunan wilayah Barat yang masif, terutama di Pulau Jawa.

Tak mengada-ada bila ada usulan supaya ibu kota Indonesia berada di tengah-tengah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Kalimantan menjadi wilayah yang menjadi acuan favorit. Setelah itu baru dipilih kota yang akan dijadikan ibu kota yang baru. Dari banyak kota di pulau yang luas tersebut, Palangkaraya digadang-gadang menjadi ibu kota yang baru.

Mengapa Palangkaraya di Kalimantan?

Bila pusat pemerintahan terletak di kota ini, jelas pemerintah menjadi mudah untuk mengontrol wilayah yang berada di Timur sekaligus di Barat. Presiden, seluruh menteri dan pejabat-pejabat penting memiliki kemampuan mobilitas yang lebih tinggi ke segala arah.

Dari Palangkaraya, bukan sekarang tapi di masa depan ketika infrastruktur sudah meningkat terutama sektor transportasi udara, pejabat pemerintah bisa mengunjungi kota-kota di Sumatera di bagian Barat dengan mudah. Sama mudahnya dengan kota-kota di Papua di bagian Timur. Dan tentunya sangat mudah untuk menjangkau kota-kota di Jawa yang sudah memiliki sistem transportasi udara yang sangat memadai.

Ada yang disayangkan karena Palangkaraya relatif tak dekat dengan laut. Posisi yang dekat laut menjadi kebutuhan yang strategis karena berhubungan dengan transportasi laut dan impor ekspor barang. Toh, Naypydaw di Myanmar malah menghindari tepian laut guna menghindari serangan musuh dari laut. Kekurangan Palangkaraya malah bisa menjadi kelebihannya dari segi keamanan ibu kota.

Selain itu, kota-kota di Pulau Kalimantan relatif aman dari bencana alam. Minim aktivitas seismik yang berujung pada gempa bumi karena tak memiliki banyak gunung berapi seperti di Pulau Jawa. Jauh dari laut berarti tak ada ancaman tsunami. Tentu masih ada bencana banjir dan kekeringan namun dengan perencanaan kota yang baik, dua bencana tersebut bisa diminimalisasi.

Bagaimana dengan kota-kota lainnya?

Tentu banyak kota di negara ini yang ingin kotanya menjadi ibu kota. Status ibu kota menjadi gengsi tersendiri. Pun bisa tingkatkan pembangunan dan ekonomi di suatu kota.

Semisal Samarinda, yang sama-sama terletak di Kalimantan. Makassar yang merasa menjadi magnet pembangunan wilayah Timur. Bisa juga Surabaya yang jelas memiliki fasilitas memadai untuk mendukung pusat pemerintahan. Tapi tentunya ada yang tak ingin Denpasar atau Yogyakarta menjadi ibu kota karena sudah terlanjur menjadi destinasi wisata sekaligus memiliki luasan kota yang sangat terbatas.

Pusat Pemerintahan dan Pusat Bisnis?

Tentu ibu kota yang baru tak selamanya harus menjadi kota dengan kombinasi pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Bila Palangkaraya, atau kota lainnya di Nusantara, menjadi ibu kota yang baru, jelas akan menjadi pusat pemerintahan saja. Sedangkan pusat bisnis tetaplah berada di Jakarta.

Bisa dimaklumi karena banyak perusahaan tak akan mau dan mampu untuk memindahkan kantor pusat dan usaha utamanya ke kota lain karena sangat beresiko dan harus menggelontorkan dana yang besar. Lagipula ekosistem bisnis di Indonesia memang sebagian besar terletak di Pulau Jawa sejak dulu.

Pemisahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis bukan hal yang aneh. Amerika Serikat memiliki Washington D.C. sebagai pusat pemerintahan sedangkan New York menjadi pusat bisnis. Begitu juga dengan Beijing sebagai pusat kekuasaan dan politik Republik Rakyat China dan Shanghai menjadi tempat perputaran uang.

Bandingkan dengan Tokyo dan London. Tokyo menjadi pusat segalanya di Jepang. Tokyo sebagai ibu kota yang menampung jumlah penduduk yang sangat besar karena berperan sebagai pusat bisnis dunia sekaligus pusat pemerintahan Jepang; hebatnya pula lokasinya berada di area yang rawan gempa. Setali tiga uang dengan London yang menjadi pusat pemerintahan Inggris Raya dan berperan sebagai pusat bisnis di Benua Eropa dan dunia. Alhasil Tokyo dan London menjadi kota yang terlalu padat dan terlalu mahal ongkos hidupnya bagi penduduknya.

Apakah ada keuntungan lain dari pemindahan ibu kota?

Ada. Pertama, pertumbuhan insfrastruktur di ibu kota yang baru menstimulasi geliat perekonomian di ibu kota yang baru dan kota-kota di sekelilingnya. Pembangunan berarti penyerapan tenaga kerja, perputaran uang yang meningkat dan perpindahan penduduk ke tempat baru secara signifikan.

Kedua adalah berkurangnya beban Jakarta sebagai ibu kota yang lama karena pusat pemerintahan beralih ke kota lain. Di saat yang sama, Jakarta bisa memfokuskan sumber daya manusia dan alamnya untuk kepentingan bisnis. Jakarta tak hanya menjadi pusat bisnis Indonesia tetapi bisa meningkat menjadi pusat bisnis regional di regional Asia Tenggara atau pun Asia.

Keuntungan ketiga yaitu proyeksi pembangunan yang lebih merata di Indonesia. Pembangunan Indonesia ke depannya bisa memprioritaskan pembangunan Indonesia Timur secara umum dan Pulau Kalimantan secara khusus. Dengan catatan bila ibu kota yang baru berada di Kalimantan. Lebih baik lagi bila banyak penduduk kota lain, terutama yang kelebihan penduduk, pindah ke ibu kota yang baru.

Ada untung tentu ada ruginya, kan?

Bisa jadi. Transisi ibu kota yang lama ke kota yang baru bisa menimbulkan banyak permasalahan.

Pertama karena adanya perpindahan yang masif bagi para pejabat negara dan pegawai negeri ke ibu kota yang baru. Mereka harus mencari tempat tinggal yang baru padahal keluarga dan rumah mereka sudah sejak lama berada di Jakarta.

Kedua yaitu fokus pemerintahan yang harus terbagi karena memikirkan proses transisi ke lokasi ibu kota yang baru. Padahal negara ini menghadapi tantangan ekonomi dan politik yang tak habis-habisnya mengguncang stabilitas nasional.

Ketiga adalah kebutuhan pendanaan yang sangat besar untuk membangun ibu kota yang baru. Salah kalkulasi bisa jadi negara harus menambal biaya pembangunan ibu kota yang baru dengan mencari data talangan berupa pinjaman. Belum lagi pasti ada spekulan-spekulan lahan yang bermain, kontraktor-kontraktor yang berebut proyek pembangunan dan bisa muncul oknum-oknum pejabat yang ingin mengambil keuntungan sesaat dengan korupsi di sana-sini.

Kesimpulan

Ibu kota yang baru memberikan harapan yang baru bagi proyeksi pembangunan ke depan yang lebih merata. Membangun ibu kota bisa merangsang pertumbuhan ekonomi. Tentu memindahkan ibu kota bukan perkara mudah. Kalkulasi secara politis dan finansial yang matang menjadi syarat keberhasilan ibu kota yang baru. Ada untung rugi yang didapatkan dari pemindahan ibu kota.

Menjadi harapan bersama bagi penduduk Indonesia bahwa ibu kota yang baru bukan hanya wacana tetapi benar-benar menjadi rencana pembangunan yang konkret dan memiliki hasil positif bagi negara ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s