Geser Dikit Dong!

Pernah naik angkot? Saat mobil yang berukuran tak besar-besar amat itu dipenuhi penumpang melebihi kapasitasnya, pasti ada para penumpang yang mencoba untuk minta duduk meski tak ada lagi tempat duduk yang tersedia. “Geser dong, mbak!” Begitu biasanya kenek angkot mencoba memberi instruksi supaya para penumpang duduk lebih berdempet. Tujuannya satu yaitu supaya lebih banyak penumpang yang bisa duduk.

Tak semua penumpang suka bila ada yang menyuruhnya untuk geser tempat duduk. Tak rela. Ada yang mau bergeser meski mengomel atau mengumpat dalam hati. Bahkan ada yang terang-terangan berargumen, benar-benar tak rela bila kenyamannya terganggu. Apa boleh buat. Begitulah realitasnya.

Menyoal geser-menggeser, tersebutlah pemimpin sebuah provinsi yang ingin menggeser penduduk di bantaran sungai sehingga tepian sungai bisa dinormaliasi. Normal dalam artian sungai memiliki kelebaran yang cukup sehingga air bisa mengalir optimal dengan disertai penguatan pinggiran sungai dengan betonisasi.

Caranya menggeser? Entah. Bila tak diberi ruang untuk bergeser tentu tak akan ada penduduk bantaran sungai yang rela untuk geser. Meminta penumpang untuk geser sedikit di angkot saja susah, apalagi memohon penghuni bantaran sungai untuk pindah dari tempat mereka hidup bertahun-tahun selama ini. Mustahil.

Bagaimana dengan menggusur? Ini salah satu solusi paling efektif. Daerah aliran sungai dan sepanjang tepiannya adalah milik negara; yang dikelola oleh pemerintah daerah. Penghuni bantaran sungai tak memiliki hak untuk tinggal di situ. Jelas ilegal untuk menetap dan membangun rumah di tepian sungai. Terlebih bila ada unsur kesengajaan untuk menimbun sungai dengan sampah dan tanah sehingga bisa dibangun rumah semi-permanen di atasnya.

Menggusur adalah pilihan yang sulit. Namun pilihan ini lebih mudah ketimbang membiarkan saja daerah aliran sungai menyempit. Sungai yang sempit bisa membuat kapasitas mengalirkan air menjadi mengecil. Alhasil banjir.

Pemerintah provinsi yang bijak tentu memikirkan langkah ke depan sebelum memindahkan penghuni bantaran sungai untuk normalisasi sungai. Semisal membangun rusun sewa untuk penghuni bantaran sungai. Bila ada solusi di depan mata tentu para penghuni bantaran sungai mau pindah. Itupun belum ada jaminan penghuni bantaran sungai mau pindah dengan sukarela.

Lalu bagaimana dengan perihal geser-menggeser di bantaran sungai yang rawan banjir? Entah. Bisa jadi ada negoisasi yang terjadi untuk proses ganti-mengganti. Mungkin juga ada pemaksaan untuk geser; bahasa kiasan untuk menggusur. Kemungkinan yang paling parah yaitu tak ada yang disuruh geser setelah musim hujan lewat. Tak ada banjir lagi saat musim kemarau.

Musim hujan berikutnya? Entahlah. Bila ada banjir bandang siapa tahu para penghuni bantaran sungai akan tergeser dengan sendirinya. Ketika tidur di malam hari, banjir deras, dan bangun-bangun mereka sudah berada di hilir sungai beserta rumah semi-permanen dan barang-barang mereka.

Masalah besar otomatis menjadi beres dengan sendirinya. Tak ada isu HAM karena ada yang digusur. Tak ada yang teriak-teriak karena banjir merendam rumah mereka yang statusnya ilegal. Pemerintah suatu provinsi itu pun bisa melanjutkan program-program lain yang lebih bergaung suaranya; meski tak selalu berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat luas.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s