Flight to Loyola

Saya suka merancang perjalanan. Bisa jadi karena saya suka dengan geografi, peta dan alat transportasi. Salah satu hal yang mengasyikkan adalah membuat rencana perjalanan menggunakan pesawat terbang.

Barusan ada teman satu komunitas yang terpilih menjadi wakil dari Indonesia untuk mengikuti acara internasional di Loyola yaitu sebuah tempat di kota Azpeitia, provinsi Gipuzkoa, Spanyol. Loyola tak terlalu dikenal sebagai destinasi wisata. Bukan kota besar. Berbeda dengan Madrid atau Barcelona. Loyola bisa jadi hanya dikenali oleh orang-orang yang belajar tentang Ignatius Loyola. Di Loyola terdapat Tempat Suci untuk Santo Ignatius dari Loyola.

Uniknya teman saya tersebut belum pernah pergi ke luar negeri. Paling jauh hanya terbang dari Yogya ke Jakarta. Tidak ada bayangan sama sekali tentang visa perjalanan, paspor, transit, bandara di luar negeri dan perjalanan darat di negeri orang. Ditambah lagi dia harus pergi sendirian. Tak ada teman seperjalanan. Umur masih muda dan belum berpengalaman pergi jauh sendirian.

Untung saja rencana perjalanannya masih relatif lama. Bulan Juli 2021. Masih ada sekira 7 purnama untuk merencanakan perjalanan tersebut.

Untuk saya, perjalanan dari Yogya ke Loyola termasuk menantang. Perjalanan naik pesawat yang makan waktu hampir seharian. Transit di beberapa kota dunia. Belum lagi stamina dan pendanaan. Pun saya belum pernah sekalipun mengunjungi Benua Biru di mana Loyola itu berada.

Saya dulu pernah membuat rencana perjalanan dari Singapura ke Barcelona. Cita-cita yang belum terwujud untuk menikmati budaya Katalan di kota pelabuhan di tepi Laut Mediterania. Oleh karena itu rasanya jadi menarik untuk mengulik perjalanan dari Yogya ke Loyola. Meskipun itu bukan perjalanan saya.

Baiklah saya segera menggunakan Google Search – Flight untuk melihat opsi penerbangan yang ada. Saya memilih penerbangan pada bulan Juli 2021.

Yogyakarta memiliki bandara internasional yang baru. Yogyakarta International Airport. Sayangnya belum banyak jalur penerbangan internasional yang menuju ke bandara ini. Untuk mendapatkan jalur penerbangan internasional yang terbilang ramai dan memiliki banyak pilihan, saya harus memilih dua kota besar yang memiliki bandara internasional. Ada dua opsi terbaik dan terdekat yaitu Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten (tetangganya Jakarta) dan Bandara Changi di Singapura.

Mari kita lihat dua perjalanan yang di mulai dari 2 bandara tersebut. Saya mengandaikan perjalanannya mulai dari 5 Juli 2021 sampai dengan 11 Juli 2021.

Opsi Pertama: Changi

Berangkat dari Yogyakarta International Airport menuju Singapore Changi Airport (SIN). Tiket pergi pulang sekira 2,5 juta rupiah naik AirAsia.

Transit di Changi untuk beberapa jam sambil berkeliling di Changi Airport yang memenangkan penghargaan sebagai bandara terbaik di dunia berturut-turut. Transit di Changi itu nyaman dan aman.

Perjalanan dari Changi ke Bilboa menggunakan Qatar Airways dan maskapai rekanannya yaitu White Airways. Biayanya sekira 12 juta untuk tiket pergi pulang.

Kemudian naik Qatar Airways – yang mana pesawatnya nyaman dengan pelayanan yang baik – dari Singapore Changi Airport (SIN) menuju Doha yang memakan waktu hampir 8 jam. Pesawat mendarat di Hamad International Airport (DOH). Waktu transit sekira 3 jam.

Dengan pesawat Qatar Airways yang sama, berangkat dari Hamad International Airport menuju Lisbon Portela Airport (LIS) di Portugal. Penerbangan memakan waktu 8 jam.

Ribetnya ada jarak waktu transit yang lama yaitu 19 jam. Nah, bingung kan mau ngapain?

Setelah itu dari Lisbon Portela Airport (LIS) terbang ke Bilbao Airport (BIO) menggunakan White Airways – maskapai lokal yang bekerja sama dengan Qatar Airways. Hanya 2 jam saja. Pesawatnya adalah ATR 72 – dengan mesin propeler dan bukannya pesawat jet. Pengalaman yang unik tentunya.

Setelah sampai di Bilbao Airport, lanjut dengan perjalanan darat ke Loyola menggunakan kereta.

Opsi Kedua: Soetta

Berangkat dari Yogyakarta International Airport menuju Soekarno-Hatta International Airport (CGK). Tiket pergi pulang relatif murah sekira satu juga rupiah.

Transit di Soetta tidak bisa dikatakan mengasyikkan. Namun dipilih karena terhitung masih di Indonesia. Ada rasa aman di negara sendiri meskipun saya sendiri tak pernah merasa aman di bandara itu. Mungkin di Soetta bisa bertemu teman atau keluarga. Lumayanlah.

Perjalanan dari Soetta ke Bilboa menggunakan kombinasi antara Garuda Indonesia dan Lufthansa. Makan biaya sekira 12 juta rupiah. Naik Garuda relatif nyaman karena pramugarinya bisa berbahasa Indonesia. Pesawat Lufthansa meski pesawatnya tak nyaman-nyaman amat tapi terpercaya.

Baiklah, dari Soekarno-Hatta International Airport (CGK) naik Garuda Indonesia menuju Singapore Changi Airport (SIN) memakan waktu 2 jam. Singkat. Transit selama 5 jam di bandara yang nyaman tersebut.

Setelah itu naik Lufthansa dari Singapore Changi Airport (SIN) menuju Munich International Airport (MUC). Makan waktu 12 jam lebih sedikit. Setengah hari perjalanan.

Transit di Munich selama 3 jam. Kemudian dari Munich International Airport (MUC) melanjutkan terbang naik Lufthansa ke Bilbao Airport (BIO). Hanya 2 jam lebih sedikit.

Perjalanan ini lebih banyak transitnya. Transit di Cengkareng (Soetta), Singapura (Changi), Munich (Munich Airport). Namun dengan transit yang banyak otomatis duduk di pesawatnya tak terlalu lama. Hanya saja harus melewati begitu banyak pintu imigrasi. Lumayan juga bisa “mampir” di Singapura dan Jerman; sebelum akhirnya tiba di Spanyol.

Setelah sampai di Bilbao Airport, lanjut dengan perjalanan darat ke Loyola menggunakan kereta.

Kesimpulannya

Kalau mau pilih nyaman, Opsi Kedua lebih baik. Naik Garuda, transit di Jakarta. Sayangnya harus transit di banyak bandara. Ini opsi gampang. Mudah. Aman.

Kalau mau merasakan Changi lebih lama dan bisa transit lama di Lisbon, ya pilihannya adalah Opsi Pertama. Bias karena saya merasa Lisbon adalah kota yang menarik. Terbang dengan Qatar Airways menurut saya pasti lebih nyaman dibandingkan naik Lufthansa. Hanya sayangnya di tahap terakhir harus berganti dengan White Airways – yang entah seperti apa pesawat dan layanannya.

Tentu saja ini hanya ‘simulasi’ perjalanan dari Yogyakarta ke Loyola. Saya mengambil pilihan bandara di kota Bilboa karena jarak Bilboa ke Loyola relatif pendek. Dua jam dengan kereta. Tentu ada pilihan dari Changi atau Soetta menuju ke Madrid. Sayangnya perjalanan darat dari Madrid ke Loyola itu lumayan jauh dan harus naik transportasi darat. Lebih berat.

Tentang biaya, kedua opsi tersebut relatif sama yaitu 12 juta ditambah dengan perjalanan 1) Yogya ke Singapura (2,5 juta) atau 2) Yogya ke Cengkareng (1 juta). Anggap saja sekira 15 juta dengan asumsi kelebihannya adalah biaya untuk makan minum saat transit.

Baiklah. Cukup rasanya untuk ‘melampiaskan’ hobi unik membuat rencana perjalanan.

Pemindahan Ibu Kota

Topik pindahnya ibu kota Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang menarik. Ramai dibincangkan. Banyak yang berharap ibu kota yang baru bukan sebatas wacana. Tapi rencana nyata. Pelaksanaannya tentu akan makan waktu karena harus dipikirkan masak-masak untung dan ruginya.

Menyoal Naypidaw

Di dunia ini pemindahan ibu kota bukan hal yang baru. Myanmar memindahkan ibu kota dari Kota Yangon ke Kota Naypidaw. Myanmar mulai membangun Naypidaw pada tahun 2002 dan meresmikan ibu kota barunya pada tahun 2006. Empat tahun untuk membangun kota yang konon 6 kali lipat lebih besar daripada luasan Kota New York.

Tentu pemindahan ibu kota membutuhkan waktu yang tak sedikit. Setelah pembangunan empat tahun, ternyata masih banyak fasilitas umum pendukung kehidupan kota yang masih belum tersedia. Seraya waktu, Myanmar berharap Naypidaw akan memiliki jumlah populasi yang meningkat. Maklum karena ibu kota ini masih minim penduduk yang terlalu sedikit untuk sebuah kota yang menjadi ibu kota sekaligus pusat pemerintahan di sebuah negara.

Alasan Memindahkan Ibu Kota

Memindahkan ibu kota haruslah memiliki alasan yang kuat. Naypidaw menjadi ibu kota Myanmar karea letaknya yang berada di tengah-tengah. Kontrol pemerintahan menjadi lebih berimbang ke semua penjuru negara. Selain itu pihak pemerintahan Myanmar memberi argumen bahwa Kota Yangon sudah terlalu sesak untuk perluasan perkantoran pemerintah. Di sisi lain, ada beberapa analis yang berpikir bahwa Naypydaw menjadi pilihan strategis untuk alasan keamanan negara. Posisi ibu kota yang berada di tengah-tengah membuat Myanmar tak mudah diserang oleh negara lain.

Di atas tadi adalah alasan-alasan yang rasional. Ada juga alasan – yang disampaikan oleh pihak-pihak di luar pemerintahan –  tak masuk akal yaitu pemindahan ibu kota sebagai sebuah proyek mercusuar dari pemerintahan sekarang. Begitu juga alasan bahwa ibu kota yang baru akan lebih aman dari serangan di masa depan menurut para ahli nujum negara itu.

Bagaimana dengan Indonesia?

Apakah Indonesia perlu memiliki ibu kota yang baru? Mungkin. Mungkin tidak. Keputusan memindahkan ibu kota merupakan keputusan besar. Bila ada kebutuhan di masa depan tentu pemerintah harus serius memikirkan hal tersebut.

Bila melihat Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, dengan populasi penduduknya yang teramat besar jelas membebani kota tersebut. Kota yang meluas berkali-lipat sejak jaman Belanda ketika namanya masih Batavia tak lagi mampu mendukung kehidupan yang layak bagi pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis.

Di sisi lain, posisi Jakarta berada di sebelah Barat Indonesia. Dampaknya terlihat pada pembangunan wilayah tengah dan Timur yang tak merata. Berbeda dengan pembangunan wilayah Barat yang masif, terutama di Pulau Jawa.

Tak mengada-ada bila ada usulan supaya ibu kota Indonesia berada di tengah-tengah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Kalimantan menjadi wilayah yang menjadi acuan favorit. Setelah itu baru dipilih kota yang akan dijadikan ibu kota yang baru. Dari banyak kota di pulau yang luas tersebut, Palangkaraya digadang-gadang menjadi ibu kota yang baru.

Mengapa Palangkaraya di Kalimantan?

Bila pusat pemerintahan terletak di kota ini, jelas pemerintah menjadi mudah untuk mengontrol wilayah yang berada di Timur sekaligus di Barat. Presiden, seluruh menteri dan pejabat-pejabat penting memiliki kemampuan mobilitas yang lebih tinggi ke segala arah.

Dari Palangkaraya, bukan sekarang tapi di masa depan ketika infrastruktur sudah meningkat terutama sektor transportasi udara, pejabat pemerintah bisa mengunjungi kota-kota di Sumatera di bagian Barat dengan mudah. Sama mudahnya dengan kota-kota di Papua di bagian Timur. Dan tentunya sangat mudah untuk menjangkau kota-kota di Jawa yang sudah memiliki sistem transportasi udara yang sangat memadai.

Ada yang disayangkan karena Palangkaraya relatif tak dekat dengan laut. Posisi yang dekat laut menjadi kebutuhan yang strategis karena berhubungan dengan transportasi laut dan impor ekspor barang. Toh, Naypydaw di Myanmar malah menghindari tepian laut guna menghindari serangan musuh dari laut. Kekurangan Palangkaraya malah bisa menjadi kelebihannya dari segi keamanan ibu kota.

Selain itu, kota-kota di Pulau Kalimantan relatif aman dari bencana alam. Minim aktivitas seismik yang berujung pada gempa bumi karena tak memiliki banyak gunung berapi seperti di Pulau Jawa. Jauh dari laut berarti tak ada ancaman tsunami. Tentu masih ada bencana banjir dan kekeringan namun dengan perencanaan kota yang baik, dua bencana tersebut bisa diminimalisasi.

Bagaimana dengan kota-kota lainnya?

Tentu banyak kota di negara ini yang ingin kotanya menjadi ibu kota. Status ibu kota menjadi gengsi tersendiri. Pun bisa tingkatkan pembangunan dan ekonomi di suatu kota.

Semisal Samarinda, yang sama-sama terletak di Kalimantan. Makassar yang merasa menjadi magnet pembangunan wilayah Timur. Bisa juga Surabaya yang jelas memiliki fasilitas memadai untuk mendukung pusat pemerintahan. Tapi tentunya ada yang tak ingin Denpasar atau Yogyakarta menjadi ibu kota karena sudah terlanjur menjadi destinasi wisata sekaligus memiliki luasan kota yang sangat terbatas.

Pusat Pemerintahan dan Pusat Bisnis?

Tentu ibu kota yang baru tak selamanya harus menjadi kota dengan kombinasi pusat pemerintahan dan pusat bisnis. Bila Palangkaraya, atau kota lainnya di Nusantara, menjadi ibu kota yang baru, jelas akan menjadi pusat pemerintahan saja. Sedangkan pusat bisnis tetaplah berada di Jakarta.

Bisa dimaklumi karena banyak perusahaan tak akan mau dan mampu untuk memindahkan kantor pusat dan usaha utamanya ke kota lain karena sangat beresiko dan harus menggelontorkan dana yang besar. Lagipula ekosistem bisnis di Indonesia memang sebagian besar terletak di Pulau Jawa sejak dulu.

Pemisahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis bukan hal yang aneh. Amerika Serikat memiliki Washington D.C. sebagai pusat pemerintahan sedangkan New York menjadi pusat bisnis. Begitu juga dengan Beijing sebagai pusat kekuasaan dan politik Republik Rakyat China dan Shanghai menjadi tempat perputaran uang.

Bandingkan dengan Tokyo dan London. Tokyo menjadi pusat segalanya di Jepang. Tokyo sebagai ibu kota yang menampung jumlah penduduk yang sangat besar karena berperan sebagai pusat bisnis dunia sekaligus pusat pemerintahan Jepang; hebatnya pula lokasinya berada di area yang rawan gempa. Setali tiga uang dengan London yang menjadi pusat pemerintahan Inggris Raya dan berperan sebagai pusat bisnis di Benua Eropa dan dunia. Alhasil Tokyo dan London menjadi kota yang terlalu padat dan terlalu mahal ongkos hidupnya bagi penduduknya.

Apakah ada keuntungan lain dari pemindahan ibu kota?

Ada. Pertama, pertumbuhan insfrastruktur di ibu kota yang baru menstimulasi geliat perekonomian di ibu kota yang baru dan kota-kota di sekelilingnya. Pembangunan berarti penyerapan tenaga kerja, perputaran uang yang meningkat dan perpindahan penduduk ke tempat baru secara signifikan.

Kedua adalah berkurangnya beban Jakarta sebagai ibu kota yang lama karena pusat pemerintahan beralih ke kota lain. Di saat yang sama, Jakarta bisa memfokuskan sumber daya manusia dan alamnya untuk kepentingan bisnis. Jakarta tak hanya menjadi pusat bisnis Indonesia tetapi bisa meningkat menjadi pusat bisnis regional di regional Asia Tenggara atau pun Asia.

Keuntungan ketiga yaitu proyeksi pembangunan yang lebih merata di Indonesia. Pembangunan Indonesia ke depannya bisa memprioritaskan pembangunan Indonesia Timur secara umum dan Pulau Kalimantan secara khusus. Dengan catatan bila ibu kota yang baru berada di Kalimantan. Lebih baik lagi bila banyak penduduk kota lain, terutama yang kelebihan penduduk, pindah ke ibu kota yang baru.

Ada untung tentu ada ruginya, kan?

Bisa jadi. Transisi ibu kota yang lama ke kota yang baru bisa menimbulkan banyak permasalahan.

Pertama karena adanya perpindahan yang masif bagi para pejabat negara dan pegawai negeri ke ibu kota yang baru. Mereka harus mencari tempat tinggal yang baru padahal keluarga dan rumah mereka sudah sejak lama berada di Jakarta.

Kedua yaitu fokus pemerintahan yang harus terbagi karena memikirkan proses transisi ke lokasi ibu kota yang baru. Padahal negara ini menghadapi tantangan ekonomi dan politik yang tak habis-habisnya mengguncang stabilitas nasional.

Ketiga adalah kebutuhan pendanaan yang sangat besar untuk membangun ibu kota yang baru. Salah kalkulasi bisa jadi negara harus menambal biaya pembangunan ibu kota yang baru dengan mencari data talangan berupa pinjaman. Belum lagi pasti ada spekulan-spekulan lahan yang bermain, kontraktor-kontraktor yang berebut proyek pembangunan dan bisa muncul oknum-oknum pejabat yang ingin mengambil keuntungan sesaat dengan korupsi di sana-sini.

Kesimpulan

Ibu kota yang baru memberikan harapan yang baru bagi proyeksi pembangunan ke depan yang lebih merata. Membangun ibu kota bisa merangsang pertumbuhan ekonomi. Tentu memindahkan ibu kota bukan perkara mudah. Kalkulasi secara politis dan finansial yang matang menjadi syarat keberhasilan ibu kota yang baru. Ada untung rugi yang didapatkan dari pemindahan ibu kota.

Menjadi harapan bersama bagi penduduk Indonesia bahwa ibu kota yang baru bukan hanya wacana tetapi benar-benar menjadi rencana pembangunan yang konkret dan memiliki hasil positif bagi negara ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wacana Lokalisasi di Ibu Kota

Lontaran ide untuk membangun lokalisasi di Jakarta mendapat tentangan yang sangat keras dari banyak pihak. Padahal hanya sebatas wacana sampai saat ini.

Mungkin saja beberapa pihak tidak setuju karena alasan yang fundamental seperti halnya menjaga ibu kota tetap bersih dari bisnis esek-esek tersebut. Bisa juga ada pihak-pihak yang asal tak sepakat hanya karena memang tak suka dengan gubernur saat ini.

Terdengar ironis memang ketika ada wacana untuk membangun daerah lampu merah di Jakarta sementara Surabaya berhasil menutup lokalisasi yang katanya terbesar di Asia Tenggara.

Namun tidak dipungkiri tanpa adanya lokalisasi berarti geliat industri esek-esek ini tersebar luas di banyak tempat. Sudah bukan rahasia lagi bahwa aktivitas prostitusi marak di berbagai pusat hiburan, lembaga pendidikan tinggi, pusat perbelanjaan hingga kawasan kos-kosan.

Di lain sisi, bila pemerintah daerah jadi membangun lokalisasi bukan berarti prostitusi yang sudah membaur dan beroperasi secara tersamar di berbagai lokasi di Jakarta menjadi berkurang. Sudah terlambat. Terbukti tanpa adanya lokalisasi, geliat prostitusi tak hanya bertahan tapi justru berkembang pesat.

Selain itu tentu akan ada penolakan di area yang akan menjadi wilayah lokalisasi. Siapa yang mau bila daerahnya menjadi lokasi lampu merah. Padahal semua tempat di Jakarta sudah menjadi tempat dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Menghapus area lokalisasi merupakan tantangan yang besar bagi setiap pemerintah daerah. Namun tak sebesar tantangan membangun area lampu merah. Sebuah usaha yang sepertinya mustahil karena merupakan rencana pembangunan yang tidak populer; yang hanya akan mendapatkan tentangan dan bisa jadi menurunkan dukungan masyarakat ke pemerintah daerah.